LINK INA858 Dalam bentuk administrasi lokal, penataan PAD merupakan tanggung jawab komponen pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah. PAD sendiri mencakup beberapa dasar utama, yaitu:
Pendapatan Daerah: Termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.
Cukai Daerah: Pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Aset Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi lainnya.
Variasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Termasuk pendapatan bunga, denda, dan pendapatan sah lainnya.
LINK INA858 Pengelolaan PAD diterapkan dalam berbagai konstitusi perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama Slot Dana Qris dari pengelolaan PAD difokuskan untuk mendukung tindakan otonomi daerah dan mengoptimalkan kemandirian fiskal daerah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan PAD dan lembaga terkait di Provinsi Jawa Timur, Anda dapat mengunjungi situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.
